A. Bentuk negara dan pemerintahan
1. Proses Pembentukan dan tujuan negara
Negara menurut Mohammad Natsir adalah suatu institusi yang mempunyai hak, tugas dan tujuan yang khusus (Natsir,2004: 22). Pengertian Institusi ini lebih lanjut diterangkan oleh Mohammad Natsir sebagai suatu badan dan organisasi yang mempunyai tujuan khusus serta dilengkapi oleh alat-alat material dan peraturan-peraturan tersendiri dan diakui oleh umum. (Natsir, 2004 : 22). Menurutnya syarat berdirinya suatu badan atau organisasi tersebut ditentukan karena : bertujuan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dibidang jasmani maupun rohani, diakui oleh masyarakat, mempunyai alat-alat untuk melaksanakan tujuan, mempunyai peraturan-peraturan, norma dan nilai-nilai tertentu, berdasarkan atas faham hidup, mempunyai kedaulatan atas anggotanya dan memberikan hukuman terhadap setiap pelanggaran atas peraturan-peraturan dan norma-norma lainnya. Oleh karena itu berdirinya sebuah negara sebagai sebuah institusi haruslah memiliki wilayah, rakyat, pemerintah, kedaulatan dan Undang-Undang Dasar atau sumber hukum dan aturan-aturan lainnya yang tidak tertulis. (Natsir, 2004 : 23)
Dengan kedudukan tersebut, maka menurut Mohammad Natsir Institusi tersebut memiliki cakupan sebagai berikut: 1) meliputi seluruh masyarakat dan segala institusi yang terdapat didalamnya, 2) mengikat atau mempersatukan institusi-institusi tersebut dalam suatu peraturan hukum, 3) menjalankan koordinasi dan regulasi dari seluruh bagian-bagian masyarakat, 4) memiliki hak untuk memaksa anggota guna mengikuti peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang ditentukan olehnya, mempunyai tujuan untuk memimpin, memberi bimbingan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan (Natsir, 2004 : 23-24).
Bedirinya negara tersebut menurut Mohammad Natsir bukanlah sebagai tujuan utamanya, tetapi hanyalah alat yang menjamin supaya aturan-aturan yang terdapat dalam Al Qur’an dan sunah Nabi Muhammad SAW. dapat berlaku dan berjalan sebagaimana mestinya. Semua perintah Islam ini tidak akan berarti bila tidak disertai oleh alat, sebagaimana dinyatakan oleh Mohammad Natsir bahwa tujuan utama dari berdirinya negara adalah kesempurnaan berlakunya undang-undang Ilahi baik yang berkenaan dengan perikehidupan manusia sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan kehidupan di dunia yang fana ini ataupun yang berhubungan dengan kehidupan kelak di alam baka (Natsir, 1954 : 442).
Pandangan Mohammad Natsir yang berusaha untuk menerapkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai keruhanian, sosial dan politik Islam yang terkandung didalam Al-Qur’an dan sunah Nabi, serta menyesuaikannya dengan perkembangan-perkembangan mutakhir dalam sejarah peradaban umat manusia tersebut didasarkan kepada keyakinannya tentang tauhid yang menurutnya mengandung dua sisi, yaitu habl min Allah (perhubungan antara manusia dan Tuhan) dan habl min an nas (hubungan antara manusia dan manusia). Islam menurut Mohammad Natsir tidaklah memisahkan urusan ruhaniah dengan urusan keduniaan. Segi-segi keruhaniaan itu akan menjadi landasan bagi segi-segi keduniaan. Ini
bermakna bahwa etika keagamaan yang bercorak universal yang ditekankan oleh ajaran Islam mestilah menjadi dasar bagi kehidupan politik. Jadi, politik bukan sesuatu yang tampak netral. Kekotoran ataupun kesucian politik tergantung pada sejauh mana manusia yang terlibat dalam politik itu mampu menjadikan asas-asas keruhaniaan sebagai pedoman dalam berperilaku politik mereka.
Sejauh mengenai hubungan antara doktrin yang termaktub di dalam Al-Qur’an dan Sunah Nabi dengan pembentukan lembaga-lembaga politik seperti negara serta badan-badan yang menjadi strukturnya, Mohammad Natsir tidaklah melihat Islam sebagai ad-din wa-daulah (agama dan negara) secara sekaligus. Mohammad Natsir memandang bahwa negara sebagai sesuatu yang perlu untuk menegakkan perintah-perintah agama, namun eksistensinya adalah sebagai alat belaka dan bukannya lembaga keagamaan itu sendiri.
Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan negara sebagai sebuah institusi yang paling penting menurut Mohammad Natsir adalah dalam rangka penegakan syariah. Keyakinan Mohammad Natsir ini tampaknya didasarkan pada rumusan konseptual bahwa hukum atau undang-undang hanya dapat dilaksanakan jika ada otoritas yang melaksanakan penerapan hukum yakni melalui institusi negara. Sedangkan proses bedirinya negara tersebut menurut Mohammad Natsir adalah karena adanya keinginan dari kaum muslimin untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Dengan berdirinya sebuah negara tersebut yang merupakan organisasi Islam dalam 53
suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama.
Jadi, kehidupan bernegara menurut Mohammad Natsir merupakan suatu keharusan dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat guna mewujudkan keteraturan dan agar mampu mewujudkan kepentingan bersama dalam masyarakat, karena dengan adanya negara beserta alat-alat kenegaraannya mereka dapat memaksakan sesuatu keinginan bersama demi kebaikan dan kemaslahatan bersama pula.
2. Kepala negara dan wewenangnya
Dalam pembahasan mengenai ilmu tata negara ada dua istilah yang hampir mirip fungsinya dan kadang-kadang kedua fungsi ini dijabat oleh satu orang yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara dengan kepala pemerintahan itu pada dasarnya adalah berbeda dan sering dipisahkan, yang memisahkan antara keduanya biasanya adalah bila sebuah negara dipimpin oleh dua lembaga. misalnya raja dan perdana menteri seperti yang terjadi pada negara Inggris, maka raja dianggap sebagai kepala negara sedangkan perdana menteri dianggap sebagai kepala pemerintahan. Tetapi kadangkala ada juga yang menyatukan kekuasaan presiden sekaligus sebagai kepala pemerintahan.
Membicarakan mengenai masalah kepala negara juga ada hubungannya dengan bentuk negara dan pemerintahan, karena apabila pemerintahan berbentuk monarkhi maka kepala negaranya dijabat secara
turun temurun sebaliknya jika pemerintahan berbentuk republik, rakyat akan menentukan sendiri siapa dan bagaimana kepala negara yang diinginkannya itu.
Mohammad Natsir cenderung memilih bentuk negara republik akan tetapi dengan masih mendasarkan pada Islam, sebagaimana yang diungkapkan dalam pidato di depan sidang Majelis Konstituante untuk menentukan dasar negara “…. supaya negara republik Indonesia kita ini berdasarkan Islam. Negara demokrasi berdasarkan Islam” (Natsir, 2004 : 25).
Jadi, apabila bentuk negara yang diajukan oleh Mohammad Natsir adalah berbentuk republik maka secara otomatis kepala negara tersebut haruslah dipilih oleh rakyat sendiri. Akan tetapi dalam pemilihan kepala negara ini apakah dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam parlemen, Mohammad Natsir tidak memberikan ketentuan secara pasti. Hanya saja dalam pemilihan kepala negara ini Mohammad Natsir mengingatkan bahwa Islam tidak menyuruh dan tidak membiarkan orang menyerahkan sesuatu urusan kepada orang yang bukan ahlinya, malah Islam mengancam bahwa akan datanglah kerusakan dan bala bencana bila suatu urusan telah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya itu (Natsir 1954: 439).
Dengan demikian kepala negara yang dipilih tersebut memperoleh kekuasaan dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan yang sesuai
dengan ketentuan Allah dan rasulnya serta mampu menjamin kepentingan seluruh rakyat, sebaliknya jika kekuasaan yang itu dijalankan dengan cara yang menyimpang, maka dapat diberikan sangsi oleh rakyat sebagaimana yang dikemukakan Mohammad Natsir:
demokrasi dalam Islam memberikan hak kepada rakyat, supaya mengkritik, menegor, membetulkan pemerintahan yang lalim, kalau tidak tjukup dengan kritik dan tegoran, Islam memberikan hak kepada rakyat untuk menghilangkan kezaliman itu dengan kekuatan dan kekerasan djikalau perlu
(Natsir, 1954: 439).
Mengenai gelar atau penamaan kepala negara yang diberi kekuasaan itu sebagai khalifah, amirul mukminin, presiden atau yang lainnya menurut Mohammad Natsir bukanlah menjadi persoalan utama, yang penting adalah kepala negara tersebut sebagai ulilamri kaum muslimin, sanggup bertindak dan peraturan-peraturan Islam dapat berjalan dengan semestinya dalam susunan kenegaraan baik dalam kaidah maupun dalam praktek. (Natsir, 1954: 443). Akan tetapi dalam memilih seorang kepala negara tersebut Mohammad Natsir dalam artikelnya Mungkinkah Al Qur’an mengatur negara mengajukan beberapa kriteria atau ukuran untuk melantik kepala negara yaitu agamanya, sifat dan tabiatnya, akhlak dan kecakapannya untuk memegang kekuasaan yang diberikan kepadanya. Jadi bukanlah bangsa dan keturunannya ataupun semata-mata intelektualnya saja (Natsir,1954 : 448).
Apabila kita perhatikan dari syarat-syarat kepala negara yang diajukan Mohammad Natsir tersebut yakni kebangsaan dan keturunan seseorang bukanlah menjadi ukuran utama dalam memilih seorang
pemimpin, maka apabila kita tafsirkan secara bebas pernyataan tersebut bisa saja orang yang dipilih sebagai pemimpin bukan berasal dari satu negara, tetapi berasal dari negara lain, misalnya kepala negara republik Indonesia bisa saja berasal dari negara Arab asalkan syarat yang lain memenuhi,. Syarat-syarat tersebut antara lain agama seseorang yakni Islam merupakan syarat utama dalam menjadi pemimpin, hal ini disebabkan karena berdirinya sebuah negara tersebut bertujuan untuk melaksanakan ajaran Allah, karena itu tidak mungkin orang diluar Islam ingin melaksanakan perintah Allah. Sedangkan sifat, tabiat dan akhlaknya, seorang pemimpin bagi Mohammad Natsir merupakan teladan bagi warga negaranya sehingga seorang pemimpin hendaknya menunjukkan perilaku yang baik dalam kehidupan bermsyarakat. Syarat terakhir bagi seorang pemimpin yakni kecakapan untuk memegang kekuasaan yang diberikan kepadanya hal ini disebabkan karena kekuasan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil dan jujur bagi kepentingan umum, apabila tidak dapat berlaku sesuai yang diharapkan maka pemimpin tadi dapat di turunkan ditengah masa kepemimpinannya sebelum masanya berakhir.
Mohammad Natsir tidak memberikan pendapatnya secara jelas tentang wewenang kepala negara, akan tetapi apabila kita lihat dari pendapatnya tentang demokrasi dalam Islam yang menyatakan bahwa Islam bersifat demokratis dengan arti anti istisbad, anti absolutisme, anti sewenang-wenang (Natsir,1954 : 452). maka untuk mengantisipasi agar
hal tersebut tidak terjadi adalah melalui pembagian kekuasaan antara kekuasaan eksekutif dan legislative yakni kepala negara sebagai pelaksana pemerintahan (eksekutif) dan suatu badan tersendiri yang mewakili rakyat dengan kekuasaan legislatif, akan tetapi tetap menjadi mitra eksekutif dalam menyelenggarakan negara.
B. Sumber kedaulatan
1. Peranan rakyat dalam negara
Menurut Mohammad Natsir cita-cita seorang muslim adalah menjadi hamba Allah dalam arti yang sepenuhnya, mencapai kejayaan di dunia dan kemenangan di akhirat (Natsir,1954: 400). Sebagaimana dalam Qs Adz Dzariyaat ayat 56 “Dan Aku tidak menciptakan Jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”. Menyembah Allah itulah tujuan hidup manusia, hal ini berarti bahwa dalam setiap aktivitas kita hidup didunia ini haruslah memusatkan penyembahan kepada Allah semata-mata dengan menjalani dan mengatur segala segi dan aspek kehidupan di dunia ini lahir batin sesuai dengan kehendak ilahi, baik sebagai orang perorangan dalam hubungan dengan kholiq maupun sebagai anggota masyarakat dalam hubungnnya dengan sesama manusia (Natsir, 1954: 24).
Dengan demikian bagi seorang muslim, kehidupan di dunia dan akhirat itu tidak dapat dipisahkan. Untuk itu Allah SWT. telah memberi berbagai macam aturan mengenai hubungan diantara sesama manusia yang berupa kaidah-kaidah yang berkenaan dengan hak serta kewajiban
terhadap diri seseorang atau yang disebut sebagai urusan kenegaraan. Agama Islam menurut Mohammad Natsir bukanlah hanya urusan ibadah saja, seperti shalat dan puasa, melainkan meliputi semua kaidah dan hudud (batas) dalam muamalah (pergaulan) dalam masyarakat, dan semuanya sudah tercantum di dalam Al Qur’an dan As-sunah (Natsir, 1954 : 400).
Dalam menjalankan pemerintahan, kepala negara mendapatkan kekuasaan dari rakyatnya untuk melaksanakan keinginan mereka dalam menerapkan ajaran Al Qur’an dan Sunah nabi. Sementara rakyat mempunyai hak untuk mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pemerintah apakah dia berjalan pada jalan yang benar atau tidak. Rakyat memiliki hak untuk mengkritik pemerintahnya dan pada saatnya bila pemerintah tetap melakukan kebijakan yang menyimpang dari tuntunan Al Qur’an dan Sunah nabi, maka rakyat dapat menjatuhkan sangsi pada pemerintahnya.
Menurut Mohammad Natsir sumber otoritas kekuasaan dan legitimasi adalah Allah Swt. Legitimasi segala kekuasaan di kembalikan kepada Allah Swt. sebagai sumber utama (Natsir,2004 : 74). Sementara itu, dalam pandangan politik sekuler, hakikat kekuasaan dikembalikan kepada rakyat yang dikenal dengan istilah Vox Populi, Vox Dei (Suara rakyat, suara Tuhan), jadi rakyat merupakan sumber kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan seperti ini diwujudkan melalui bentuk negara republik yang menyatakan bahwa kedaulatan harus dikembalikan secara mutak kepada kehendak rakyat .
Islam menurut Mohammad Natsir dapat menerima bentuk pemerintahan republik selama kehendak rakyat masih sesuai dengan tuntunan yang terdapat dalam Al Qur’an dan Sunah nabi. Jika bertentangan dengan kebenaran dan wahyu Ilahi maka keputusan yang sudah dikehendaki seratus persen oleh rakyat tersebut dalam pandangan Mohammad Natsir harus secara tegas ditolak dan dilawan. Jadi walaupun Islam menerima musyawarah, demokrasi dan republik akan tetapi yang menjadi landasan utama untuk menjalankan pemerintahan adalah kebenaran mutlak yang datang dari Allah SWT. dan tuntunan yang diberikan oleh rasulallah.
Peran rakyat dalam negara menurut Mohammad Natsir bukan hanya untuk menentukan arah dan kebijakan dalam penyelenggaraan negara tetapi sejak pembentukan negara sendiri adalah karena keinginan rakyat guna menjamin keteraturan hukum Ilahi sehingga dapat berjalan dengan baik. Jadi walaupun peran rakyat dalam negara tersebut sangat besar, akan tetapi dalam Islam tidak mengenal demokrasi sekuler seperti yang di praktekkan oleh negara-negara barat, menurutnya Ia adalah negara Demokrasi Islam atau yang disebut dengan theistic Demokrasi (Natsir,2004: 62). Yaitu suatu pemerintahan demokrasi ilahi. Dalam sistem pemerintahan seperti ini kedaulatan hanyalah milik Allah semata dan manusia adalah sebagai khalifah atau pemimpin yang tugasnya adalah melaksanakan dan menegakkan perintah dari pemegang kedaulatan, sebagaimana yang dikemukan oleh Mohammad Natsir dalam menentang
Pancasila sebagai dasar Negara “…Ia bukan satu pengakuan akan kedaulatan Tuhan dengan segala konsekuensinya atas yang mengakui dengan segala bentuk ketaatan kepada Hukum Ilahi yang positif” (Natsir,2004 : 53).
Jadi sifat wewenang dari pemimpin tidaklah melekat tetapi didelegasikan kepada manusia, ia tidak bebas untuk melakukan apapun yang dikehendakinya, tetapi harus bertindak sesuai dengan pengarahan dari Allah Swt. Melalui tuntunan Al Qur’an dan contoh yang diberikan oleh Rasulullah.
A. Mempertahankan Islam dari pemahaman pemisahan agama dan negara
Tatkala Soekarno menjalani hukuman di penjara Ende, Flores, dia mulai tertarik kepada soal-soal agama dan menulis surat kepada Tuan Hasan, pemimpin Persatuan Islam (Persis) yang meminta untuk dikirimi sejumlah buku terbitan Persatuan Islam. Setelah dipindahkan tempat pembuangannya dari Ende ke Bengkulu Soekarno menjadi anggota Muhammadiyah setempat dan mulai menulis artikel untuk majalah Panji Islam yang terbit di Medan. Rangkaian artikel yang pertama diberi judul “memudakan pengertian Islam”, kemudian disambung “apa sebab Turki memisahkan agama dari negara dan “masyarakat onta dan masyarakat kapal terbang” dan lain-lain. Artikel-artikel Soekarno tersebut berisi tentang pandangan terhadap situasi sosial politik luar negeri dan modernisasi Islam yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Pasha di Turki yang dianggap telah melakukan pemisahan antara negara dan agama (Islam) tanpa meninggalkan Islam, sehingga negerinya mencapai kemajuan. Pada dasarnya artikel tersebut berusaha menolak agama turut serta dalam urusan kenegaraan.
Menanggapi tulisan-tulisan Soekarno tersebut, Mohammad Natsir kemudian membantahnya secara langsung dengan mempergunakan nama samaran A. Moechlis dengan menulis sejumlah artikel yang dimuat dalam majalah Panji Islam dan Al Manar. Diantara tulisan-tulisan Mohammad Natsir tersebut antara lain : sikap Islam terhadap kemerdekaan berfikir, Persatuan agama dengan negara, Arti Agama dalam Negara, Mungkinkah Qur’an mengatur negara, Islam Demokrasi ?, Mengasih Islam bersinggasana dalam kalbu, Kemal Pasya dan Vrijmtselarij, Syeikh yang maha hebat dan berhakim 65
kepada sejarah. Semua artikel tersebut dapat dibaca dalam buku capita selecta yang berisi kumpulan tulisan Mohammad Natsir
Pokok pikiran Mohammad Natsir tentang Islam dan negara yang dimuat dalam majalah Panji Islam merupakan tanggapan terhadap tulisan-tulisan Soekarno tentang Islam yang berjudul : apa sebab Turki memisahkan agama dari negara. Pada dasarnya tulisan Soekarno dalam majalah Panji Islam tersebut mengagumi sekularisme Mustafa Kemal Pasha di Republik Turki dengan mengambil sistem pemerintahan barat yang memisahkan antara agama dan negara sebagai model pemerintahannya. Menurutnya Nabi besar Muhammad hanyalah seorang nabi semata, bukan kepala negara dan misinya tidak untuk membentuk negara.
Mohammad Natsir kemudian menanggapi tulisan-tulisan Soekarno tersebut dengan menyatakan bahwa Islam berbeda dari agama-agama lain yang mengandung peraturan-peraturan dan hukum-hukum kenegaraan, termasuk hukum perdata dan pidana. Untuk melaksanakan hukum-hukum tersebut tentunya diperlukan lembaga yang dengan kekuasaannya dapat menjamin berlakunya hukum-hukum itu. Oleh karena itu adanya penguasa atau pemerintah merupakan suatu keharusan.
Mohammad Natsir menjamin bahwa dalam satu negara yang berdasarkan Islam umat dari agama-agama lain mendapat kemerdekaan beragama dengan luas dan mereka tidak akan berkeberatan kalau di negara itu berlaku hukum Islam mengenai soal-soal kemasyarakatan, karena hukum tersebut tidak bertentangan dengan agama mereka, mengingat bahwa dalam 66
agama mereka tidak ada peraturan yang bersangkutan dengan hal-hal semacam itu. dengan berlakunya undang-undang Islam agama mereka tidak akan terganggu, tidak akan rusak dan tidak akan kurang suatu apa.
Dari rangkaian karangan Mohammad Natsir yang berusaha untuk membantah rangkaian karangan Soekarno tersebut, Mohammad Natsir ingin menunjukkan kepada umat bahwa pada dasarnya Islam memiliki aturan yang berhubungan dengan hukum kenegaraan dan pidana serta muamalah yang semua itu merupakan bagian tak terpisahkan dari Islam.
B. Sikap terhadap Pancasila
Pada tanggal 2 April 1952 Mohammad Natsir berpidato di depan Pakistan Institute of World Affairs, Karachi sebagaimana yang dikutip oleh H. Munawir Sjadzali dengan judul: What and how can the Muslims contribute to the attainment of a stable World peace. Dalam pidatonya tersebut antara lain dia mengatakan bahwa :
pakistan is decidedly an Islamic country by population and by choice as it has declared Islam as the state’s religion. Sois Indonesia an Islamic country by the fact that Islam is recognised as the religion of Indonesian people, though no expressed mention is made in one constitution to make it the state’s religion. But neither has Indonesia excluded religion from statehood. In fact it has put the monotheistic creed in the one and only God at the head of the Pancasila –the five principles- adopted as the spiritual, moral and ethical foundation of the state and the nation. Trus for both our countries and peoples Islam has its very essential place in our lives, which does not mean, however, that our state-organization is theocratic.
(Pakistan jelas merupakan suatu negara Islam baik dilihat dari penduduknya (yang beragama Islam) maupun karena pilihannya untuk menyatakan Islam sebagai agama negara. Demikian pula Indonesia adalah suatu negara Islam dengan (adanya) kenyataan bahwa Islam diakui sebagai
agama bagi rakyat Indonesia, meskipun dalam Undang-Undang Dasar (RI) tidak dinyatakan sebagai agama negara, tetapi Indonesia tidak memisahkan agama dari kenegaraan. Indonesia menempatkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila yang dianut sebagai landasan rohani, moral dan etika bagi negara dan bangsa, dengan demikian maka di (kedua) negara dan rakyat kita Islam menduduki tempat yang sngat esensial dalam kehidupan kita, hal mana tidak berarti bahwa sistem negara kita itu teokrasi). (Sjadzali, 1990: 194)
Lebih lanjut, ketika membandingkan tiap sila dari Pancasila dengan ajaran AL Qur’an, dalam tulisannya di majalah Hikmah, tanggal 29 Mei 1954 sebagaimana yang dikutip oleh Deliar Noer, dengan retorik Mohammad Natsir bertanya bagaimana mungkin Qur’an:
1. …yang memancarkan tauhid, dapat apriori bertentangan dengan ide Ketuhanan Yang Maha Esa ?
2. …yang ajaran-ajarannya penuh dengan kewajiban menegakkan adalah ijtima’iyah bisa apriori bertentangan dengan keadilan Sosial ?
3. …yang justru memberantas sistem feodal dan pemerintahan istibdad (diktatur) sewenang-wenang, serta meletakkan dasar masyarakat dalam susunan pemerintahan, dapat apriori bertentangan dengan apa yang dinamakan kedaulatan rakyat ?
4. …yang menegakkan istilah islahu bainan nas (damai antara manusia) … dapat apriori bertentangan dengan apa yang disebut peri-kemanusiaan ?
5. …yang mengakui adanya bangsa-bangsa dan meletakkan dasar yang sehat bagi kebangsaan, apriori dapat dikatakan bertentangan dengan kebangsaan?
(Noer, 2000:138 )
Mohammad Natsir bahkan menyerukan kepada umat agar tidak mempertentangkan Pancasila dengan Islam, Mohammad Natsir berkata: “dimata seorang muslim, perumusan pancasila bukan kelihatan sebagai satu barang asing yang berlawanan dengan ajaran Al Qur’an ia melihat didalamnya satu pencerminan dari sebagian yang ada pada sisinya. Tetapi itu tidak berarti
bahwa pancasila itu sudah identik atau meliputi semua ajaran Islam (Noer,2000: 140)
Tetapi dalam Pidato di depan majelis konstituante Mohammad Natsir menolak Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, hal ini terutama merujuk pada pidato presiden Soekarno di Istana Jakarta pada tanggal 17 Juni 1954 di depan rapat gerakan Pembela Pancasila:
ketuhanan (ketuhanan disini saya pakai di dalam arti religieusteit), itu memang sudah hidup didalam kalbunya bangsa Indonesia sejak berpuluh-puluh, beratus-ratus dan beribu-ribu tahun lamanya. Aku menggali di dalam bumunya rakyat Indonesia, dan pertama-tama hal yang aku liahta adalah religieusiteit. Apa sebab? Ialah karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang hidup diatas tarafnya agraria, taraf pertanian. Semua bangsa yang masih hidup diatas taraf agraria, tentu religius (saya belum memakai perkataan Ketuhanan Yang Maha Esa) tetapi baru saja memakai perkataan religiusiteit, atau kepercayaan kepada sesuatu hal yang gaib yang menguasai hidup kita semua. Perasaan atau kepercayaan yang demikian itu hidup dalam kalbunya bangsa-bangsa yang masih hidup didalam taraf agraria.
(Natsir, 2004: 37)
Pada bagian lain Soekarno berkata:
demikian juga dengan bangsa yang sudah meninggalkan taraf agraria dan sudah masuk taraf industrilisme, banyak yang meninggalkan religiusiteit, oleh karena ia sudah hidup dalam alam kepastian. Malah didalam taraf inilah timbul aliran-aliran yang tidak mengakui adanya Tuhan. Didalam taraf inilah timbul apa yang dinamakan atheisme. Tetapi jikalau saudara-saudara bertanya kepada Bung Karno secara personal: Apakah Bung Karno percaya kepada Tuhan ? Bung Karno berkata “Ya aku percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang bukan dua, bukan tiga. Tuhan yang satu. Tuhan yang menguasai segala hidup. Ciptaan manusia yang berubah-ubah. Pikiran manusia yang berubah-ubah. ...Seperti orang di dalam dunia industrialisme mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Padahal Tuhan ada, tetapi ciptaan manusia berganti-ganti.
(Natsir, 2004: 42)
Demikianlah, dari kutipan panjang pidato Presiden Soekarno itu jelas tergambar kemana Pancasila hendak dibawa dan bahaya apa yang bakal terjadi jika hal itu dibiarkan, sebab jelas sekali dari pidato Soekarno itu,
bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila tidak lebih dari ciptaan manusia, lebih jauh Tuhan-pun akan bergantung kepada manusia Dia bisa ada, bisa tidak ada.Tuhan tergantung kepada perkembangan masyarakat manusia.
Jadi tampak jelas bahwa yang ditolak Mohammad Natsir tersebut bukanlah Pancasila, melainkan Pancasila yang ditafsirkan dan hendak diberi jiwa sekuler (la diniyah). Tentang ini Mohammad Natsir berkata “bagi seorang sekuler, soal Ketuhanan, sampai kepada soal Ketuhanan yang Maha Esa tak ada hubungannya dengan wahyu: baginya soal Ketuhanan adalah soal ciptaan manusia yang berganti-ganti. (Natsir,2004: 44), Mohammad Natsir kemudian mengemukakan bahaya sekularisme:
…..bila ada pengikut Islam yang menjadi chauvinist, seorang yang ta’assub bangsa atau agama dan melanggar perikemanusiaan, maka itu terang-terang melanggar ketentuan Islam yang nyata-nyata. Tetapi rasialisme Hitler yang melanggar perikemanusiaan tidak dapat dinamakan sesuatu execess sikap hidup sekularisme sebab dalam paham sekularisme itu, sama sekali tidak ada ketentuan-ketentuan batas yang nyata untuk membendung rasialisme ala Hitler itu
(Natsir, 2004: 86 )
Sesudah menjelaskan arti negara dengan mengemukakan sifat-sifat yang terkandung didalamnya, Mohammad Natsir berpendapat bahwa: “...Dasar negara pun harus sesuatu faham yang hidup, yang dijalankan sehari-hari, yang terang dan dapat dimengerti, pendek kata yang menyusun hidup sehari-hari rakyat perseorangan maupun kolektif “ (Natsir, 2004 : 24).
Bagi Mohammad Natsir, dasar negara yang tidak memenuhi syarat yang demikian itu, tentulah menempatkan negara terombang-ambing, labiel dan tidak duduk atas sendi-sendi yang kokoh (Natsir, 2004 : 25) Ia masih
melanjutkan : “Tiap-tiap Ideologi ...bukan hanya rangkaian pikiran atau idee-idee, tetapi ia juga merupakan suatu perpaduan antara idee dan aliran perasaan dengan gelombang-gelombang tertentu.” (Natsir, 2004 : 30).
Sehubungan dengan penafsiran yang cenderung sekuler itu, Mohammad Natsir memekankan sikapnya, “terlepas dari soal tempatnya dalam urutan, perumusan kelima sila itu – entah dibawah entah diatas –, yang sudah terang ialah bahwa ia tidak dianggap sebagai sumber dari empat sila-sila yang lain (Natsir, 2004 :53). Bagi Mohammad Natsir, seperti tercermin dalam ucapannya itu “sila Ketuhanan Yang Maha Esa, haruslah menjadi “point of reference” bagi keempat sila lainnya, bukan sekadar “rasa adanya Tuhan, sebagai ciptaan manusia yang relatif, yang berganti ganti (Natsir, 2004 :53).
Jadi, secara garis besar apabila dikatakan bahwa terjadi perubahan sikap Mohammad Natsir tehadap Pancasila yang setidaknya dapat dilihat dari dua pidatonya yakni pidato Mohammad Natsir pada tahun 1952 di depan Pakistan Institute of World Affairs dan Pidato Mohammad Natsir di dalam sidang pleno konstituante pada tanggal 12 Nopember 1957, menurut penulis tidak ada perubahan sikap Mohammad Natsir tehadap Pancasila, menerimanya pada tahun 1952 dan menolaknya sesudah tahun 1955, yang terjadi adalah sebagai seorang muslim yang amat meyakini ajaran agamanya, Mohammad Natsir cemas jika dasar negara Republik Indonesia adalah filsafat yang netral agama. Bagi Mohammad Natsir jika pancasila tetap ingin menjadi Pure concept, ia tidak merupakan satu realiteit di dalam alam positif. Dalam nada
retorik Mohammad Natsir berkata “inilah satu tragic yang dihadapi oleh Pancasila yang sekuler (la diniyah) dan netral” lebih lanjut ia menyimpulkan “Dari ideologi Islam ke Pancasila bagi umat Islam adalah ibarat melompat dari bumi tempat berpijak ke ruang hampa, vacuum tak berhawa”. (Natsir, 2004: )
C. Peranan dalam Konstituante
Pemimpin-pemimpin Islam Indonesia dari semua golongan menjelang Proklamasi telah berusaha agar pelaksanaan syariah diakui secara konstitusional dengan dicapainya suatu kesepakatan antara wakil-wakil Islam dengan para pemimpin Nasionalis yang netral agama melalui Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945. Piagam ini hanya berumur selama 57 hari, yakni sampai dengan tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai gantinya maka sila pertama Pancasila yang semula Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pada saat itu juga Presiden Soekarno memberikan janji kepada umat Islam untuk menjadikan UUD 1945 bersifat sementara, sebagaimana yang dikutip oleh H. Endang Saifudin Anshari dari Yamin tentang Naskah persiapan kemerdekaan Indonesia “nanti …kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna “.(Anshari,1997 : 66)
Janji Presiden Soekarno pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut sejalan dengan janjinya terdahulu dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 ketika dia mengusulkan prinsip permusyawaratan sebagai salah satu sila dasar negara :
untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama …dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan dan permusyawaratan di dalam badan Perwakilan Rakyat.
Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan, Badan Perwakilan, Inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Disinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat, apa-apa yang perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya, agar supaya sebagian terbesar dari pada kursi-kursi badan perwakilan rakyat yang kita adalan, diduduki oleh utusan-utusan Islam.
(Soekarno, 2001: 23)
Pada tanggal 27 Januari 1953 Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan yang mengagetkan di Amuntai, Kalimantan Selatan, sebagaimana yang dikutip oleh H. Endang saifuddin Anshori ketika dia berkata:
negara yang kita susun dan yang kita ingini ialah negara nasional yang melliputi seluruh Indonesia. Kalau kita dirikan negara berdasarkan Islam, maka banyak daerah-daerah yang penduduk-penduduknya tidak beragama Islam akan melepaskan diri, misalnya maluku, Bali, Flores, Timor, Kai dan juga Irian barat yang belum masuk wilayah Indonesia tidak akan mau ikut dalam Republik.
(Anshari,1997 : 67)
Pidato Soekarno ini mengandung banyak reaksi dan protes dari berbagai kelompok Islam diantaranya adalah dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia yang dikutip oleh H. Endang Saifudin Anshari dalam majalah Aliran Islam menyatakan: “kini bapak sudah menanam benih-benih separatisme kepada rakyat dan ternyata dengan itu bapak telah menyatakan memihak kepada segolongan rakyat yang tidak setuju dengan ideologi Islam” (Anshari, 1997: 69).
Natsir dan Sukiman mencoba memperkecil isyu ini dengan jalan meyakinkan rakyat bahwa perbedaan pendapat ini sebagai hasil dari kekacauan istilah dan masalah ini adalah masalah intern masyarakat muslim dan tidak usah dibicarakan diluar lingkungannya secara berlebih-lebihan”. (Anshari, 1997: 70).
Usaha-usaha yang ditempuh untuk memperjelas apa yang menjadi pemikiran Soekarno tersebut secara detail dapat dilihat dalam diskusi yang dilakukan oleh A. Dahlan Ranuwiharjo, ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam yang menulis surat kepada Soekarno untuk meminta penjelasan tentang hubungan antara negara nasional dan negara Islam, dan antara Pancasila dan Ideologi Islam (Soekarno, 2003 : 3). Kemudian pada waktu Presiden menyampaikan kuliah umum tentang “Negara Nasional dan cita-cita Islam” pada tanggal 7 Mei 1953 di Universitas Indonesia, menjelang akhir pidatonya Soekarno menyampaikan :
tentang kedudukan Pancasila dan Islam, aku tidak bisa mengatakan lebih dari pada lain dengan mensitir ucapan saudara pemimpin besar Masyumi, Mohammad Natsir di Pakstan Karachi tatkala beliau mengadakan ceramah di hadapan Pakistan Institute for International Relation, beliau mengatakan bahwa Pancasila dan Islam tidak bertentangan satu sama lain.
(Soekarno, 2003 : 3)
Sementara itu pemilihan Umum untuk membentuk badan konstituante ternyata baru terlaksana pada tanggal 15 Desember 1955 di bawah Kabinet Burhanudin (Masyumi) dan presiden Soekarno melantik Konstituante pada tanggal 10 November 1956. Partai-partai Islam meraih 230 kursi, sedangkan partai-partai lainnya (nasionalis, protestan, Katolik, Sosialis dan Komunis) mendapat 248 kursi. Hasil pemilu ini mempertegas
polarisasi antara partai-partai Islam dan non Islam serta menghasilkan keseimbangan antara pihak-pihak yang bertentangan. Dengan demikian perimbangan antara kedua kelompok tersebut apabila terjadi perdebatan tanpa suatu kompromi dapat dipastikan akan menghasilkan kegagalan (Nasution, 1995 : 32).
Perdebatan sekitar dasar ideologis negara dalam konstituante berlangsung dalam dua babak dari tanggal 11 November 1957 – 7 Desember 1957. Pada mulanya ada tiga usul yang diajukan sebagai dasar negara: Pancasila, yaitu kelima sila yang menggunakan rumusan (1) Ketuhanan; (2) Perikemanusiaan; (3) Kesatuan atau Nasionalisme; (4) Permusyawaratan atau Demokrasi; dan (5) Keadilan sosial. Kedua adalah Islam, yaitu ajaran mengenai hal-hal duniawi dan ukhrowi yang berasal dari Tuhan, yang secara resmi dianut oleh lebih dari 90% rakyat Indonesia. Ketiga adalah sosial ekonomi yaitu, struktur sosial ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan seperti yang ditetapkan dalam pasal 33 UUD 1945, yang pelaksanaannya harus dijamin oleh struktur politik yang dirumuskan dalam pasal 1 Uud tersebut (Nasution, 1995 : 49)
Usul yang pertama didukung oleh fraksi Partai Nasional Indonesia (PNI) 116 anggota, Partai Komunis Indonesia (PKI) 60 anggota, Republik Proklamasi 20 anggota, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 16 anggota Partai Katolik 10 anggota, Partai Sosialis Indonesia (PSI) Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan banyak partai-partai kecil lainnya.dengan jumlah total 273 wakil. Usul yang kedua Islam, didukung
oleh Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) 112 anggota Nahdlatul Ulama (NU) 81 anggota, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 16 anggota, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 7 anggota dan empat partai kecil lainnya, dengan total 230 anggota dalam Majelis Konstituante. Sedangkan usul yang ketiga, Sosial ekonomi didukung oleh sembilan anggota lima orang diantaranya dari partai buruh sedangkan empat orang lainnya dari partai Murba. (Nasution, 1995 :33)
Dalam pembahasan mengenai dasar negara tersebut terdapat pemahaman yang beragam terhadap Pancasila. Bagi Roeslan Abdulgani sebagaimana yang dikutip Mohammad Natsir menyatakan “pokok utama dari sila yang lima itu adalah sila kebangsaan yang berasal dari reaksi terhadap kolonialisme” (Natsir, 2004 : 100)
Sehubungan dengan uraikan Roeslan Abdoelgani terkutip diatas, Mohammad Natsir berkata:
kalaulah kita mendengar penjelasan tentang Pancasila saudara Roeslan Abdulgani dimana kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sila-sila yang lima itu berpusat kepada sila kebangsaan dan bahwa kebangsaaan kita ini bersumber kepada reaksi terhadap kolonialisme, yakni suatu tafsiran dari Pancasila yang sekuler
(Natsir, 2004 : 100).
Sementara itu Arnold Manomutu, seorang anggota PNI yang beragama Kristen sebagaimana dikutip oleh Mohammad Natsir dalam pidatonya di depan anggota Konstituante memberikan tekanan sila pertama dari sudut pandangan kristen yang dihubungkan dengan ayat-ayat dari kitab suci Injil. Menurutnya “Ketuhanan Yang Maha Esa bagi kami adalah pokok dan sumber dari sila-sila yang lain. Tanpa Ketuhanan Yang
Maha Esa, Pancasila akan menjadi satu filsfat materialistis belaka.” (Natsir, 2004 :101).
Penafsiran Arnold Manomutu tersebut disambut baik oleh Mohammad Natsir dengan mengatakan bahwa :
bukanlah ini berarti bahwa kita sudah sampai pada satu titik pertemuan, antara umat Kristen dan umat Islam, yakni sama-sama hendak mencari dasar negara yang bersumber pada wahyu ilahi ? Baik yang melalui injil ataupun melalui Al Qur’an. Dengan demikian akan terdapat kiranya kenyataan bahwa baik golongan saudara Manomutu dan golongan kami mendapat persesuaian dalam satu essential, yakni sama-sama menolak faham sekularisme sebagai falsafah negara. Jadi pilihan selanjutnya tidak lagi antara faham sekularisme (la-diniyah) atau faham agama, akan tetapi antara wahyu ilahi yang diterima oleh umat Islam atau wahyu ilahi yang diterima oleh umat Kristen.
(Natsir, 2004 :103)
Pandangan Soekarno mengenai sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pidatonya di depan Gerakan Pembela Pancasila dikritik oleh Mohammad Natsir pada waktu sidang di Majelis Konstituante tanggal 12 November 1957, menurutnya :
Paham tentang wujud Ketuhanan telah direlatifkan menurut perkembangan hidup masyarakat dari satu taraf ke taraf yang lain. Dari taraf hidup pengembara ke taraf agraria sampai ke taraf industrialisasi dan lain-lain
“Kesimpulan dari pada paham itu dalam bentuk paling simple ialah: seorang yang masih dalam taraf kehidupan agraris memerlukan Tuhan, tetapi kalau sudah menjadi industrialis, Tuhan tidak diperlukan lagi.” (Natsir, 2004 :43)
Dimanakah gerangan, hendak ditempatkannya wahyu sebagai sumber kepercayaan dan keimanan kepada Tuhan? Mohammad Natsir
bertanya “wahyu yang bebas dari pengaruh-pengaruh yang bersifat temporer seperti pengaruh agraria, nomadis atau industrialisasi .” Selanjutnya dia menekankan bahwa:
bagi seorang sekularis soal Ketuuhanan, sampai pada sol Ketuhanan Yang Maha Esa, tak ada hubungannya dengan wahyu; baginya soal Ketuhanan adalah ciptaan manusia yang berganti-ganti.” Yang dilanjutkan dengan menyatakan “paham tersebut sebenarnya dipelopori oleh kaum marxis, yang mengatakan bahwa struktur ekonomi dan masyarakat itulah yang menentukan paham hidup suatu masyarakat tentang agama, filsafat atau maupun kultur.
(Natsir, 2004 :44).
Mohammad Natsir pada akhirnya mengakui kebaikan dari Pancasila, akan tetapi karena adanya berbagai macam penafsiran yang beragam akhirnya menolaknya dengan tegas :
memang tidak bisa bisa disangkal; bahwa dalam pancasila itu terumus idee-idee yang baik. Tetapi keterangan-keterangan yang kita dapat dari penyokong Pancasila itu sendiri, menunjukkan bahwa mereka itu sendiri tidak dapat menentukan apa isinya yang sebenarnya, apa urutannya (volgerdenya), apa asalnya, apa intinya (nucleusnya) dan apa hubungannnya satu sama lain. Karena tidak jelas, maka kesulitan-kesulitan akan berkembang. Oleh karena asas negara kita itu harus jelas dan tegas, maka sulitlah bagi kami untuk menerima sesuatu yang tidak tegas
(Natsir, 2004 :56)
Bagi Mohammad Natsir, Pancasila sebagai falsafah negara sebagaimana yang ditafsirkan oleh para pendukung-pendukungnya secara berbeda-beda maka Pancasila menjadi kabur dan tidak berkata apa-apa kepada jiwa umat Islam yang sudah memiliki pandangan hidup yang tegas, terang dan lengkap “dan hidup dalam kalbu rakyat Indonesia sebagai tuntunan hidup dan sumber kekuatan lahir dan batin yakni Islam” (Natsir, 2004 :57), sehingga kepada para pendukung Pancasila Mohammad Natsir menghimbau :
saya ingin menyampaikan seruan yang sungguh-sungguh kepada saudara-saudara pendukung Pancasila. Sila yang saudara maksud ada terdapat dalam Islam. Bukan sebagai “pure concept” yang stereil, tetapi sebagai nilai-nilai hidup yang mempunyai substansi yang riel dan terang. Dengan menerima Islam sebagai falsafah negara, saudara-saudara pendukung pancasila sedikitpun tidak dirugikan apa-apa. Baik sebagai pendukung Pancasila maupun sebagai orang yang beragama. Malah akan memperoleh satu state philosophy yang hidup berjiwa, berisi tegas dan mengandung kekuatan.
Tidak satupun dari lima sila yang terumus dalam pancasila itu yang akan terluput atau gugur, apabila saudara-saudara menerima Islam sebagai Dasar negara.
Dalam Islam terdapat kaedah-kaedah yang pasti, dimana “pure concepts” dari sila yang lima itu mendapat substansi yang riel mendapat jiwa dan roh penggerak.
Kepada saudara-saudara yang mengajukan sosial ekonomi sebagai dasar negara, saya berseru, dalam Islam saudara-saudara pasti akan bertemu dengan konsep Sosial ekonomi yang progresif.
(Natsir, 2004 :58)
Tiga usul berkaitan dengan dasar negara tersebut yakni Islam, Pancasila dan Sosial Ekonomi yang diajukan dan diperjuangkan dengan gigih oleh pendukung-pendukungnya sejak tanggal 11 November 1957 hingga 7 Desember 1957 tersebut bersifat ideologi sehingga partai-partai yang terlibat di dalamnya bukannya saling mendekati melainkan sebaliknya, semakin menjauh. Akhirnya untuk mengatasi perdebatan tentang dasar negara tersebut pada tanggal 6 Desember 1957 Sidang pleno membahas laporan yang disiapkan Panitia Perumus mengenai dasar negara sebagaimana yang dikutip oleh Adnan Buyung Nasution dari Risalah perundingan tahun 1957 jilid VI menyimpulkan bahwa: (i) masih ada tiga pandangan yang berbeda mengenai Dasar negara; (ii) kelima butir konsensus yang diperlukan sebagai prasayarat bagi dasar negara mendapat dukungan umum tetapi tidak berhasil menjembatani perbedaan di antara ketiga pandangan tersebut; (iii) sejumlah pembicara menawarkan usul-usul
untuk mencapai kompromi; (iv) Panitia Persiapan Konstitusi harus ditugaskan untuk menyusun rumusan yang lebih progresif bagi dasar negara atas dasar hasil-hasil sidang pleno ketiga tahun 1957 untuk diajukan kepada sidang pleno berikutnya (Nasution, 1995: 54)
Perdebatan tentang dasar negara dalam majelis konstituante berlangsung sampai sidang yang terakhir pada tanggal 2 Juni 1959, tanpa tercapainya suatu keputusan. Situasi ini diatasi dengan dekrit presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1959, Konstituante akhirnya dibubarkan dan Pancasila di tetapkan sebagai dasar negara mengalahkan Islam dan Sosial Ekonomi. Dibubarkannya Konstituante tersebut agaknya terlalu dibesar-besarkan jika ditafsirkan sebagai bukti kegagalan Konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar sebagaimana kesaksian Profesor A. Kahar Muzakki, dari fraksi Masyumi pada tanggal 11 Mei 1959 yang dikutip oleh H. Endang Anshari di depan majelis konstituante bahwa:
saya mempunyai pengalaman pada biasanya bahwa ketua konstituante kita Mr. Wilopo itu adalah seorang yang benar dalam perasaannya. Pada hari penutupan Panitia Persiapan Konstitusi (tanggal 18 Februari 1959) yang lalu, saya perhatikan dari kata-kata penutupan sidang Panitia Persiapan Konstitusi hari itu, dengan jelas beliau bahwa konstituante sudah dapat menyelesaikan 90% dari tugasnya.
(Anshari, 1997: 88).
Berdasarkan apa yang disampaikan oleh anggota konstituante tersebut nyatalah bahwa apa yang menjadi alasan dari Presiden Soekarno untuk membubarkan Konstituante karena tidak dapat menghasilkan apapun yang bermakna dan mengalami kegagalan adalah tidak mendasarkan pada fakta yang ada di majelis konstituante. Apabila majelis tersebut diberikan waktu yang cukup dan tanpa adanya tekanan dari
pemerintah niscaya konstituante akan dapat menyelesaikan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang permanen dan dapat diterima secara bulat dan didukung oleh segenap kelompok yang hidup dalam masyarakat Indonesia.
Suara lantang Mohammad Natsir dalam majelis Konstituante tersebut dalam menentang sekularisasi negara telah membuat gagasan-gagasan seperti yang ingin memeras Pancasila menjadi ekasila, yakni gotong royong, tanpa sila Ketuhanan atau mengganti sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kebebasan beragama seperti disuara oleh golongan komunis mengalami kegagalan.