Kamis, 16 Juni 2011

HUTANG YANG DI SEBABKAN OLEH KAPITALISMR

Tidak diragukan lagi bahwa utang merupakan gejala utama dalam kapitalisme (neoliberal), terutama dalam upayanya melakukan penetrasi ke masyarakat atau negara- negara miskin. Sebagaimana yang diperlihatkan dalam sejarah awal dan perkembangan kapitalisme di negara-negara ’dunia ketiga’ (third world), utang menempati posisi yang khas karena peranannya yang sangat penting untuk membangun sekaligus mempertahankan model ekonomi kapitalisme di dalamnya. Tidak ada negara di luar Eropa Barat dan Amerika Utara yang memulai kegiatan pembangunan ekonomi dengan model kapitalisme tanpa utang. Demikian halnya, dalam pemertahanan akan model pembangunan ekonomi itu, utang tetap memiliki peranan yang signifikan. Indonesia menjadi kasus yang sangat tipikal dalam hal ini.

Awalnya, utang merupakan konsekuensi ketika negara-negara miskin seperti halnya Indonesia menerima model kapitalisme dalam proses pembangunan ekonominya. Sebagaimana diketahui bahwa model ekonomi kapitalisme berorientasi pada pertumbuhan tinggi (high growth). Angka pertumbuhan yang tinggi menjadi satu-satunya indikator kemajuan ekonomi itu sendiri. Azasnya, kemajuan ekonomi suatu negara bisa dicapai kalau ada pertumbuhan yang tinggi. Jika suatu negara menginginkan kemajuan ekonomi maka kerjakanlah pertumbuhan tinggi.

Istilah pertumbuhan tinggi tidak lebih tidak kurang merujuk pada kondisi produksi dan produktivitas barang dan (belakangan) jasa. Dengan kata lain, indikasi pertumbuhan tinggi adalah seberapa masif (kuantitas) barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara atau masyarakat. Industri-industri padat modal dengan teknologi tinggi mau tak mau digalakan untuk mengejar pertumbuhan tinggi. Kenyataannya, negara-negara miskin tersebut tidak memiliki modal dan teknologi untuk menggiati industri yang dimaksud. Sudah barangtentu, pilihan kebijakannya (pemerintah) adalah utang (uang) ke negara- negara maju atau yang lebih belakangan ke agen-agen keuangannya yang terwujud dalam lembaga-lembaga keuangan internasional maupun regional seperti World Bank (WB), IMF dan ADB.

Pihak pemberi utang menyambut gembira kebijakan utang dari pemerintah negara-negara miskin karena kepentingan ekonomi, politik, militer, ideologi dan (akhirnya) budaya mereka sendiri. Istilah globalisasi menggambarkan kepentingan yang dimaksud dengan






sangat lugas. Globalisasi tidak lain berarti perluasan (ekspansi) dominasi negara-negara kapitalisme barat atas ekonomi, politik, militer, ideologi dan (akhirnya) budaya secara global. Akan tetapi eskpansi dominasi global itu pada akhirnya ditujukkan untuk keberlanjutan ekonomi (kapitalisme) negara-negara maju itu sendiri.

Sejauh pemaparan yang singkat ini, fenomena utang berlangsung dalam tarik-menarik antara dua kutub, yaitu kutub kebutuhan dan kutub kepentingan. Kutub kebutuhan ditempati oleh negara-negara miskin dan kutub kepentingan oleh negara-negara maju termasuk agen-agennya (WB, IMF dan ADB). Penting sekali untuk memahami ”kutub” ini karena dari sinilah implikasi ekonomi-politik (penindasan) utang berbasis. Kutub kebutuhan menggambarkan bahwa utang merupakan keharusan kondisional [1]; keadaan dari negara-negara miskin membuat mereka harus melakukan utang. Negara-negara miskin melakukan utang untuk memenuhi kebutuhannya, sebab keterbatasan sumberdaya atau ketidakmampuannya di dalam membiaya kebutuhannya sendiri. Sementara, negara- negara maju memberi pinjaman utang, pertama-tama karena mereka mampu melakukan itu dan (yang terutama) kepentingannya seperti yang sudah disinggung di atas. Dengan demikian ”interaksi antarkutub” menyiratkan ketidaksetaraan disposisi (inequality of
disposition).

Implikasi-implikasi dari ketidaksetaraan disposisi tersebut terangkum dalam istilah ”penindasan” yang di sini saya definisikan sebagai suatu kondisi hubungan (interrelation) yang ditandai oleh keunggulan dan keuntungan bagi salah satu pihak, sekaligus kelemahan dan penderitaan bagi pihak lainnya [2]. Hal ini menandaskan kenapa hingga dengan saat ini Indonesia masih terjerat masalah utang, yaitu ”ketidakmampuan
membayar utang lama sambil tetap melakukan utang baru”. Bila saja dipercaya bahwa

utang dapat melahirkan kemajuan ekonomi sebagaimana diikhtiarkan, maka sudah semestinya Indonesia sudah bebas dari jerat utang itu sendiri. Akan tetapi, keadaannya menjadi lain (sebagaimana yang ada sekarang ini) kalau fenomena utang ditempatkan dalam struktur penindasan. Itulah sebabnya, utang tidak pernah berakhir ceritanya dalam ”kemandirian ekonomi”, tetapi sebaliknya ”ketergantungan ekonomi” negara-negara miskin terhadap negara-negara kaya. Sudah saatnya dihapus pemikiran ekonomi politik (economics of politic) [3] yang mengumbar bahwa utang adalah ”modal” kemajuan ekonomi. Pandangan atau pemikiran ini hanya jadi patut dianut oleh mereka yang ”nyaman” dengan penindasan. Jika saja masih ada pakar ekonomi politik yang membela utang maka patut kiranya mencapnya sebagai agen penindasan. Sejarah panjang pembangunan ekonomi negara ini (sejak Orde Baru) sudah membuktikan bahwa utang lebih banyak merupakan masalah, daripada berkah.

Saya akan menunjukkan bahwa utang dalam konteks ekonomi-politik (political economy) [4] kapitalisme adalah struktur penindasan (berlaku dari awal hingga saat ini) dengan memeriksa apa yang saya sebut dengan ”wacana baru” utang yang diusung Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati. Dengan mempertimbangkan importansinya, saya memberi tempatnya yang lebih khusus dalam subbahasan berikut ini





Utang sebagai Subsidi bagi Negara Duafa? [5]

Di tengah kritik (dan kadang-kadang terdengar seperti hujatan belaka) terhadap utang, tiba-tiba saja Menteri Keuangan dan Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengusung suatu ”wacana baru” seputar utang Indonesia. Untuk memulai diskusi ini, saya mengutip berita SKH KOMPAS (04/05/09),
”...Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian

Sri Mulyani Indrawati mengatakan, meski masih berutang, Indonesia secara tidak langsung ikut membayar subsidi bunga bagi negara-negara anggota ADB [6] berpendapatan rendah atau berpenghasilan per kapita di bawah 1000 dollar AS... Dengan memimjam kredit komersial ke ADB, Indonesia ikut memberikan subsidi bunga pada pinjaman ADB sebab sumber dana untuk ADB berasal dari kontribusi negara anggota atau keuntungan ADB daripinjaman komersial.” [7]

Pernyataan panjang itu bisa dipersingkat dalam ungkapan berikut,” dengan berutang (komersial) Indonesia membantu negara miskin (negara dengan berpendapatan rendah, di bawah 1000 dollar AS)”. Ungkapan itu menandaskan penolakan Mulyani terhadap semua kritik yang melihat utang sebagai momok yang padat masalah. Sebaliknya, dia menandaskan bahwa ada ”kebajikan” yang dilakukan oleh Indonesia dengan berutang, yaitu membantu negara-negara miskin.

Pertanyaannya, apakah Indonesia bukan (lagi) negara miskin? Sebabnya, memberikan bantuan menggambarkan adanya kemampuan untuk melakukan bantuan. Dengan kata lain, kalau Indonesia bisa memberikan bantuan (subsidi) bagi negara miskin maka Indonesia bukan (lagi) negara miskinalias negara kaya atau kurang lebih kaya. Pertanyaan itu dengan jitu dijawab Mulyani dalam pernyataan berikut ini,
”Banyak pengamat atau masyarakat selalu melihat Indonesia sebagai
negara miskin. Padahal,di mata kreditor [8], Indonesia sudah digolongkan
berpendapatan menengah [9].

Indonesia bukan lagi negara miskin ”di mata kreditor”, dan karenanya diharuskan (hanya boleh) melakukan utang komersial, yaitu jenis utang mahal yang difasilitasi ADB. Mahal, karena tingkat suku bunga pinjaman yang relatif tinggi dengan masa pengembalian yang relatif lebih pendek [10].Reasoning ini tampak begitu sempurna, dengan nilaiplus (baca: kebajikan membantu negara duafa) sebagaimana dalam kata-kata Mulyani berikut ini,
”Mengambil utang lunak sama saja mengambil hak kaum duafa. Dari etika
apapun tidak bisa diterima”

Akan tetapi, di saat bersamaanreasoning dan kebajikan itu sangat paradoks dan manipulatif. Indonesia bukan lagi negara miskin ”di mata kreditor” samasekali tidak berarti bahwa Indonesia secara empiris adalah ”bukan lagi negara miskin.” Apakah pengangguran, rawan pangan, gizi buruk, putus sekolah, tunawisma dan lain-lainnya yang masih begitu fenomenal di Indonesia tidak dilihat sebagai gambaran negara miskin




”di mata kreditor”? Dengan semua fenomena yang disebutkan itu, seharusnya kita menolak Indonesia ”di mata kreditor” sebagai bukan negara miskin. Katakan kepada kreditor bahwa Indonesia adalah negara miskin menurut banyak gejala tersebut. Akan tetapi, pemerintah bukan saja tidak menolak, sebaliknya membenarkan kreditor dengan melakukan utang komersial. Paradoksnya, ”kalau bukan lagi negara miskin kenapa masih berutang?” Apakah Indonesia ingin mempertahankan statusnya sebagai ’bukan negara miskin’ dengan utang? Atau jangan-jangan status ’negara bukan miskin’ tercipta oleh faktor utang?

Kreditor memiliki ukurannya sendiri untuk membenarkan pandangannya bahwa Indonesia bukan lagi negara miskin. Ukuran itu adalah statistik (angka) pendapatan per kapita per tahun Indonesia yang sudah mencapai 2000 dollar AS. Statistik sudah manipulatif secara metodologis. Sudah diketahui bahwa metodologi statistik adalah menggeneralisir—sebuah kekeliruan yang (coba) dibenarkan dengan rumus matematika (ilmu yang kesahihannya tak bisa dibantah). Angka 2000 adalah angka rata-rata yang hanya (boleh) benar dalam kepala, tetapi (harus) salah secara empiris. Sebabnya, secara empiris tidak semua kapita (individu) memiliki pendapatan dengan angka itu. Banyak individu di Indonesia dengan pendapatan yang lebih rendah dari itu. Angka kemiskinan yang masih tinggi di lembaran statistik membuktikan hal itu. Fenomena-fenomena kemiskinan yang disebutkan di atas menegaskan hal yang sama. Isu ini berkait erat dengan hal ”pemerataan” yang di Indonesia tingkatnya masih rendah. Dengan kata lain, statistik pendapatan per kapita per tahun yang 2000 dollar AS itu tidak sahih menjadi ukuran untuk menyatakan bahwa Indonesia ’bukan negara miskin’. Semua pernyataan yang dibangun di atas landasan yang tidak sahih tidak lain adalah manipulasi. Untuk apa manipulasi ini? Dan, bagaimana mungkin pemerintah menerima manipulasi ini?

Semua pertanyaan yang saya ajukan di akhir kedua paragraf yang belakangan ini, selain untuk memperlihatkan paradoks dan manipulasi yang terkandung dalam ”wacana baru” mengenai utang yang disodorkan Mulyani, juga (lebih-lebih) untuk memperlihatkan bahwa di dalam ”wacana baru” ini tersirat posisi utang dalam konteks ekonomi-politik kapitalisme sebagai struktur penindasan. Saya akan membuka diskusi mengenai ini dengan mengutip pernyataan Direktur Jenderal Pelaksana ADB Rajat M Nag berikut ini,
”Tidak mungkin kami (ADB)turunkan lagi (tingkat suku bunga pinjaman)

karena ini sudah(merupakan) bunga paling rendah. Kami juga harus memastikan seluruh fasilitas pinjaman itu bisaberlangsung terus-menerus sehinggaberkelanjutan. Oleh karena itu, seluruh ongkos operasional kami harus bisa ditutup.” [11]

Pernyataan Nag ini harus ditanggapi dengan kata-kata Mulyani sendiri,”dari etika apapun tidak bisa diterima karena memberlakukan tingkat suku bunga yang tinggi adalah penindasan terhadap duafa.”

Mari kita periksa pernyataan Nag ini lebih jauh. Pertama, harus dikatakan bahwa negara yang masih berutang adalah negara yang tidak mampu menghidupi dirinya sendiri (swasembada). Semua negara ini sudah pasti miskinalias duafa. Konklusi ini sekaligus





mengeliminir Indonesia sebagai ’negara bukan miskin’ di mata kreditor (ADB). Bahwa sampai dengan saat ini, Indonesia masih berutang menandaskan bahwa Indonesia ’bukan negara kaya atau setengah kaya’. Oleh karena itu, sangat tidak etis dan tidak benar kalau kreditor membebani Indonesia dengan tingkat suku bunga pinjaman yang tinggi dengan suatu jenis utang yang mahal (baca: utang komersial).

Kedua, merancang suatu fasilitas utang dengan aturan main yang begitu mencekik seperti halnyautang komersial memperlihatkan bahwa fasilitas utang (secara hakikih) sama sekali bukan ditujukkan untuk membantu kemajuan dan kemandirian ekonomi suatu negara, melainkan menjadi gandar ketergantungan (dependensi) ekonomi itu sendiri. Utang adalah gandar yang menbuat negara miskin tetap tergantung secara ekonomi ke negara maju (yang berarti juga ketergantungan dalam aspek lainnya).

Ketiga, dikatakan bahwa utang komersial diperuntukkan bagi negara debitur dengan tingkat pendapatan menengah. Aturan bahwa negara dengan pendapatan menengah harus mengambil utang komersial menggambarkan dengan gamblang bahwa ”peningkatan ekonomi” negara debitur justru menjadi alasan untuk semakin mencekiknya. Semakin ekonomi suatu negara debitur (negara yang berutang) meningkat maka semakin kuat pula cekikan itu. Hal ini sama saja dengan peningkatan penindasan itu sendiri.

Keempat, aturan utang komersial juga menggambarkan bahwa peningkatan ekonomi suatu negara debitur menjadi alat bagi kreditor untuk mengambil keuntungan yang semakin tinggi dari debitur. Artinya, kalaupun ada keuntungan yang didapat suatu negara debitur dari upaya pembangunan ekonominya, keuntungan ini tidak bisa dimaksimalkan untuk kemajuan dan kemandirian ekonominya karena harus membayar suku bunga yang juga kian tinggi seiring perolehan keuntungannya tersebut. Dengan kata lain, selama suatu negara masih melakukan utang selama itu pula dia tidak akan bisa maju dan mandiri.

Dan pada akhirnya (kelima) seperti terungkap dalam kata-kata Nag sendiri, fasilitas yang bernama utang ini memang sengaja dipertahankan oleh kreditor untuk mengukuhkan dominasinya. Kata-kata Nag itu menelanjangi tendensinya sendiri, bahwa utang harus terus-menerus dilembagakan dengan berbagai alasan dan cara (regulasi). Pelembagaan utang adalah keharusan bagi kreditor untuk melanggengkan dominasi dalam struktur penindasan lewat utang. Maka apa yang dikatakan sebagai subsidi bagi duafa oleh Sri Mulyani Indrawati (sesungguhnya) tidak kurang dari suatu mekanisme pelembagaan utang (penindasan), dan bukannya sebuah kebajikan yang bernama ”pertolongan” (subsidi).

Saya sudah berusaha menunjukkan bahwa utang secara ekonomi-politik hanya punya satu arti, yaitu membangun dan mempertahankan dominasi dalam struktur penindasan. Ini sungguh-sungguh suatu krisis yang harus ditinggalkan. Kita harus keluar dari krisis ini. Pemerintah harus berhenti berutang, sekalipun hal itu berarti kebangkrutan (saya tidak percaya kalau pemerintah/negara ini jadi bangkrut kalau berhenti berutang). Resiko terbesarnya tidak lebih dari kemandegan atau sedikit kemunduran ekonomi, yang bisa kita lalui kalau bekerja secara giat dengan ”modal” sendiri. Adalah lebih baikberakit




rakit ke hulu berenang-renang ke tepiandaripada terus berenang-renang dalam kubangan
penindasan.
Keterangan

[1] Saya mengabaikan diskusi mengenai bagaimana kondisi seperti itu tercipta. Seperti yang sudah saya gambarkan dengan amat singkat, kondisi itu terjadi karena pilihan kebijakan pemerintah untuk menerapkan model ekonomi kapitalisme. Dengan begitu, maksud ’mengabaikan’ di sini berarti bahwa saya mengabaikan perdebatan, misalnya di bawah pertanyaan kenapa pemerintah mengambil model ekonomi itu kalau membawa implikasi yang menyulitkan sebagaimana utang? Saya mengabaikannya karena diskusi itu samasekali tidak punya arti (lagi).

[2] Sudah sangat membosankan untuk sekedar menyebutkan kembali penindasan atas nama utang ini. Pengimlahan (pendiktean) kebijakan yang dilakukan negara maju dan lembaga keuangan internasional atau regional terhadap pemerintah di negara-negara miskin merupakan bentuk penindasan atas nama utang yang paling sering dijadikan contoh. Tendensi pendiktean itu tidak lain adalah pengamanan kepentingan dominasi negara maju, dan samasekali bukan untuk kebaikan masyarakat di negara-negara pengutang. Alhasil, dikte-dikte mengenaistructrural adjusment bukannya mengubah (memajukan) masyarakat/negara miskin, tetapi menggiringnya (membiarkan) ke dalam struktur penindasan atas nama utang (yang memang merupakan motif dasar pemberian [bantuan?] utang).

[3] Teori-teori ekonomi tentang politik (negara). Teori-teori ini berintikan satu hal, bagaimana negara mengambil kebijakan atau keputusan politik untuk kemajuan ekonominya. Kebalikan dari itu ialahpolitics of economy, yaitu teori-teori politik tentang ekonomi. Teori-teori ini juga berintikan satu hal, bagaimana negara mengambil kebijakan atau keputusan politik untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumberdaya ekonomi untuk kemakmuran masyarakatnya, termasuk penciptaan akses bagi masyarakat luas untuk mendapatkan sumberdaya ekonomi. Kedua kelompok ini seringkali berdebat untuk menunjukkan keunggulannya masing-masing. Mudah untuk mengatakan bahwa perdebatan itu menggambarkan kebodohan karena perdebatan itu dengan sendirinya memisahkan negara, ekonomi dan masyarakat sebagai elemen yang berdiri sendiri-sendiri (yang secara riil tidak mungkin). Di Indonesia,economics of politic memperoleh keunggulannya karena menjadi penghasil resep bagi negara di dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Akibatnya, masyarakat tidak mendapat tempat yang layak di dalam resep tersebut. Perlu kiranya kalau negara menggunakan pendekatan interdisipliner dalam pembangunan ekonominya.

[4]Political economy merujuk pada praktek ekonomi suatu negara, termasuk hubungannya dengan negara atau lembaga lainnya dalam urusan ekonomi berikut implikasi politik(s)ny




[5] Pada bagian ini, saya memberikan tanggapan atas “wacana baru” mengenai utang yang dimunculkan Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan dan Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian). Lih. Berita SKH KOMPAS (04/05/09, hal. 19) dengan tajuk ”ADB Tolak Turunkan Bunga Pinjaman”. Tanggapan ini saya lakukan karena ”wacana

baru” ini menggambarkan suatu paradoks dan manipulasi.
[6] Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia).
[7] Cetak tebal adalah penekanan penulis.
[8] Kreditor ialah pihak pemberi utang. Cetak tebal adalah penekanan dari penulis.
[9] Berpendapatan menengah berarti berpenghasilan 2000 dollar AS per kapita/tahun.
[10] Saat ini suku bungan pinjaman adalah 1,7% per tahun dengan masa pengembalian 25

tahun. Penetapkan suku bunga ini berdasarkan suku bunga antarbank di London (LIBOR) yang saat ini sebesar 1,5% ditambah 0,2%. Penambahan itu (0,2%) seperti dikatakan Rajat M Nag diperuntukkan ongkos operasional ADB demi keberlanjutan fasilitas pinjaman.
[11] Dalam kurung tambahan penulis. Cetak tebal adalah penekanan dari penulis